Menyoal Timbunan Bansos Presiden, Ahli UNAIR: Masih Perlu Didalami

    Menyoal Timbunan Bansos Presiden, Ahli UNAIR: Masih Perlu Didalami
    Timbunan Bansos Yang Menjadi Perbincangan Masyarakat (Sumber: disway).

    SURABAYA – Masyarakat digemparkan oleh penemuan bantuan sosial berupa beras yang ditimbun dalam jumlah besar. Menanggapi hal ini, ahli hukum UNAIR, Iqbal Felisiano SH LL M, buka suara. Menurutnya, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan dari isu ini. Masih diperlukan pendalaman dan proses hukum untuk menentukan apakah kasus ini merupakan tindak pidana atau tidak.

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Langkah kepolisian untuk memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan penimbunan beras bansos ini sudah tepat, ” tutur Iqbal pada Rabu (3/8/2022).

    Mengingat sumber pendanaan bansos yang ditimbun adalah APBN, terdapat kemungkinan bahwa tindakan ini merupakan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, Iqbal berpendapat bahwa kasus ini masih terlalu prematur untuk dianggap memiliki indikasi sebagai sebuah tindakan pidana.

    Selain itu, Iqbal juga mengatakan bahwa masih diperlukan pendalaman terkait dengan motif pelaku. Terdapat kemungkinan pelaku melakukan tindakan tersebut demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemungkinan lain, terdapat oknum yang ingin mencitrakan bahwa bansos tersebut telah disalurkan, padahal dalam realita belum sama sekali.

    “Sehingga ia (oknum,  red) mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang seolah-olah selesai ia lakukan” jelas Iqbal. 

    Pizza Hut Black Pizza
    market.biz.id Pizza Hut Black Pizza
    6% Rp 1.750
    Beli sekarang!

    Ahli hukum UNAIR, Iqbal Felisiano SH LL M. (Foto: Tim FH UNAIR)

    Kemungkinan lain yang melatar belakangi penimbunan bansos itu, sambungnya, adalah upaya penghilangan barang bukti dari tindak pidana korupsi. Dalam dunia hukum, hal ini disebut dengan obstruction of justice. Jika demikian, maka kejadian ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.

    POLITISI.ID
    market.biz.id POLITISI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Tapi sekali lagi, masih prematur untuk menentukan kasus penimbunan yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi, ” kilah dosen Fakultas Hukum UNAIR itu.

    Mengenai kemungkinan adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini, Iqbal berpendapat bahwa harus ada penilaian lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kerugian negara harus dibuktikan dulu, ” terang ahli hukum antikorupsi ini.

    Pembuktian ini bisa dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, bisa dilakukan penelusuran penerima bantuan sosial yang ditimbun. “Apakah pihak-pihak yang seharusnya menerima bantuan tersebut telah menerima sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak yang bertugas mendistribusikan?” ujar alumnus University of Washington USA ini.

    Cara kedua, lanjutnya, adalah dengan melakukan pengecekan terhadap penyaluran. Data penyaluran bansos yang ada merupakan data cerminan realita, ataukah hanya dibuat sekenanya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula dilakukan cara-cara lain yang legal di mata hukum.

    “Atau dengan cara-cara lain yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” pungkas Iqbal.

    Penulis: Ghulam Phasa Pambayung

    Editor: Nuri Hermawan

    surabaya
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Kapolrestabes Surabaya dan Danrem 084 /...

    Artikel Berikutnya

    Prodi Magister Ilmu Hukum FH UNAIR Raih...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 127

    Postingan Tahun ini: 2709

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 97

    Postingan Tahun ini: 1815

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 54

    Postingan Tahun ini: 484

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 45

    Postingan Tahun ini: 834

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Memasuki Hari Kedua, Animo Pendaftar e-Katalog Sektoral Kemenkumham di Jawa Tengah Meningkat
    Kemenkumham Gelar Menkumham Cup 2022, Asah Konsentrasi dan Fokus Capai Tujuan
    Dukung Pemanfaatan e-Katalog Sektoral, Kemenkumham Jateng Buka Layanan Pendaftaran
    Kemenkumham Jateng Lakukan Verifikasi Terhadap 2 Pemohon Kewarganegaraan

    Rekomendasi

    Tiga Pilar Kec. Simokerto Giatkan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid - 19 Serta Vaksin Hunter 
    Keakraban Babinsa Kel. Kendangsari Tumbuhkan Kekompak Serta Kemanunggalan
    Menyambut HUT RI Ke 77 Babinsa Mengajak Warga Memasang Bendera Merah Putih
    Menyambut HUT Ri Ke-77, Dandim Bersama Masyarakat dan Forkopimda Gresik Gowes Bareng
    Kerja Bakti Bersama Bukti Babinsa Hadir di Tengah Warga Masyarakat

    Ikuti Kami